Frensia.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jember, telah mengirim sebanyak 1.357 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Jember di tahun 2026 per hari ini, Selasa (4/8/2026).
Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnaker Jember, Juhenik, menyampaikan bahwa dari total jumlah tersebut, terdiri dari 1.075 perempuan dan 282 laki-laki.
Menurutnya, data itu merupakan hasil gabungan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun perusahaan swasta.
Namun, kata dia, data PMI dari Jember akan terus berubah setiap harinya, karena mengalami perubahan pekerja yang dikirim ke luar negeri.
Kata Juhenik ada 20 negara penempatan yang telah disiapkan oleh Disnaker Jember untuk pekerja migran.
“Mulai yang paling banyak diminati yaitu Hongkong, Taiwan, Jepang, Malaysia. Korea Selatan, Arab Saudi, Singapura, Turki, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Italia, Maladewa,, Polandia, Burgaria, Kuwait, Persemamuran Dominika, Kroasia, Rumania, Kong, Bhutan,” kata dia, saat dikonfirmasi pada Selasa (4/8/2026) siang hari.
Adapun untuk posisi kerja yang paling banyak diminati oleh pekerja migran dari Jember, yaitu Pembantu Rumah Tangga (Housemaid).
“Jabatan yang paling dominan diminati PMI Housemaid,” tuturnya.
Dia juga menyampaikan bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dilarang sembarangan dalam memberangkatkan pekerja migran.
Sebab, kata dia hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sedangkan pelaksanaan penempatan pekerja migran telah menjadi wewenang dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), maupun perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan tersebut.
Lebih lanjut, Juhenik menyoroti terkait kasus masih adanya pekerja migran yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus kerja ke luar negeri.
Menurutnya, kasus tersebut disebabkan oknum yang menawarkan pekerjaan tanpa mengikuti prosedur dari pemerintah.
Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya mewujudkan Pekerja Migran secara prosedural, dengan melaksanakan sosialisasi migrasi aman di tingkat desa, dan menyediakan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Jember.
Selain itu, kata Juhenik dalam waktu dekat kantor P4MI akan berdiri di Kabupaten Jember.
Untuk merealisasilkan tersebut, kini Pemkab Jember masih menunggu persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI.
“Dengan program ini CPMI akan lebih mudah mengurus syarat dan dokumen tanpa harus ke Kota Surabaya, Malang ataupun Banyuwangi. Karena jarak lebih dekat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi,” tuturnya.
Pelayanan PMI kini juga lebih mudah melalui keberadaan layanan MCU di 3 RSUD yaitu Soebandi, Balung dan Kalisat, dengan biayanya sangat murah.
Menurut Juhenik, dengan kemudahan tersebut, dapat memperkuat tata kelola pelindungan bagi PMI melalui program Desa Migran Emas (Edukatif, Maju, Aman dan Sejahtera) di tingkat dan program pelatihan bagi CPMI, dan KP2MI (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).
Dia berharap dalam mengatasi maraknya kasus TPPO, perlu adanya sinergi lintas pemangku kebijakan di Kabupaten Jember.
“Upaya bersama lintas stakekeholder mulai dari pencegahan, penindakan, sampai dengan rehabilitasi atau reintegrasi korban, dengan membentuk Gugus Tugas TPPO,” tegasnya. (*)
