Frensia.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur (Jatim), mendorong adanya pembaruan struktur pada forum Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Jember.
Achmad Fais, selaku Sekretaris LBH PKC PMII Jatim, menjelaskan bahwa Forum CSR merupakan mandat dari Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (Perda TSPDL), yang berada di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Forum tersebut merupakan wadah untuk koordinasi dan fasilitasi, antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam menyalurkan CSR.
Forum CSR di Kabupaten Jember telah terbentuk berdasarkan SK Bupati Jember nomor: 188.45/430/1.12/2021, tentang Forum Corporate Social Responsibility Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, tertanggal 27 September 2021.
Namun, pada tanggal 8 September 2023, ada penyesuaian dan perubahan atas SK Forum CSR sebelumnya, melalui SK Bupati Jember nomor: 188.45/449/1.12/2023.
Menurut Fais, Surat Keputusan (SK) struktur Forum CSR di Jember telah habis masa berlakunya, sehingga mengakibatkan tidak ada upaya fasilitasi dan komunikasi yang terjalin antara pemerintah daerah dengan Forum CSR.
Selain itu, kata Fais, forum tersebut, sudah tidak lagi efektif sejak ketua forum CSR mengundurkan diri dari Dirut PDAM Jember, per 10 Januari 2026.
“PMII Jatim mendorong agar segera diganti ketua Forum CSR itu, demi menunjang optimalnya terlaksananya CSR di Kabupaten Jember,” kata Fais, pada Selasa (15/9/2026) siang hari.
Lebih lanjut, Fais mengapresiasi Pemkab Jember dengan adanya rencana upaya integrasi data distribusi CSR perusahaan.
“Saya kira baik bila kemudian pemerintah daerah melakukan inovasi upaya pengintegrasian distribusi CSR,” tuturnya.
Menurutnya, ada 2 tahapan dalam distribusi CSR perusahaan.
Pertama, distribusi dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan.
Kedua, penyaluran bantuan CSR dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dia mencontohkan, seperti Dinas Sosial apabila mau mengadakan santunan anak yatim atau memberikan makan kepada kaum miskin duafa.
Maka, pihak dinas akan mengajukan proposal ke perusahaan yang siap memfasilitasi agenda tersebut dengan dana CSR.
“Beberapa kali Pemerintah Kabupaten Jember berkolaborasi dengan Forum CSR itu dalam upaya fasilitasi distribusi CSR. Saya sangat mendukung,” tegasnya.
Sementara itu, Alfian Andri Wijaya, Anggota Komisi D DPRD Jember Fraksi Gerindra, mengatakan Pemkab Jember dan penegak hukum, agar lebih tegas lagi dalam mengawasi pendistribusian CSR perusahaan.
Sebab, kata dia, masih ada perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial lingkungan kepada masyarakat.
“Dari unsur Pemkab Jember, ada Disnaker, dan Bappeda sebagai koordinator forum CSR perusahaan itu bisa mengingatkan perusahaan-perusahaan, agar mereka lebih mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.***
