Jusuf Kalla Diminta Oleh Hamas Untuk Menjadi Mediator Kesepakatan Damai dengan Israel

Tuesday, 7 May 2024 - 16:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi gambar pertemuan delegasi Jusuf Kalla dengan Hamas (Sumber laman Kompas.tv)

Ilustrasi gambar pertemuan delegasi Jusuf Kalla dengan Hamas (Sumber laman Kompas.tv)

Frensia.id – Mantan Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) diminta oleh Hamas menjadi mediator untuk menjembatani kesepakatan damai dengan Israel.

Dalam pertemuan terbatas antara perwakilan Hamas di Kuala Lumpur Malaysia pada Minggu tanggal 05 Mai 2024, Hamas meninta Jusuf Kalla turut memediasi upaya mengakhiri konflik anatara Israel dan Palestina.

Permintaan pihak Hamas ini diungkapkan langsung oleh Hamid Awaludin salah satu anggota delegasi Jusuf Kalla yang juga terlibat dalam pertemuan tersebut.

Hamid Awaludin yang tak lain adalah Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menjelaskan, Hamas berharap bahwa Jusuf Kalla bisa memediasi kedua pihak yang terlibat konflik.

Baca Juga :  Satu-satunya di Jatim, Kini Warga Jember Bisa Cetak E-KTP Langsung di Kecamatan

Mediasi ini diharapkan bisa mengakhiri aksi kekerasan yang lahir dari serangan Israel ke jalur Gaza yang beberapa bulan belakangan ini terjadi.

Sebagai upaya dari pembicaraan damai Israel-Palestina, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan anggota delegasinya bertemu dengan delegasi Hamas di Kuala Lumpur.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Hamas dipimpin oleh pejabat Biro Politik dan Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas, Dr. Bassem Naim.

Pertemuan yang terjadi kurang lebih 3 jam ini bermula saat salah satu Pimpinan Hamas mengontak mantan Kemenkumham Hamid Awaludin untuk bisa bertemu dan berdiskusi dengan Jusuf Kalla.

Adapun salah satu fokus yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut adalah upaya pemberhentian kekerasan yang banyak mengorbankan masyarakat sipil secara masif.

Baca Juga :  Gus Fawait Jamin Nasib PPPK Jember Aman hingga 2027

Menurut anggota delegasi Jusuf kalla, Bassem Naim menjelaskan bahwa terjadi pembantaian terhadap warga Palestina dengan motif genosida yang dilakukan Israel.

“Dunia pun sudah mengutuk tindakan kejam Israel tersebut, kecuali Amerika Serikat. Namun seperti yang kita tahu, Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu kewalahan sendiri menghadapi rakyatnya yang memprotes tindakan pemerintah Israel,” ujar Hamid.

Menurut Hamid, Jufuf Kalla bersama timnya sebelumnya telah sempat melakukan upaya mediasi terhadap konflik Israel-Palestina pada Juli dan pertengahan Oktober 2023. Kendati demikian, upaya mediasi tersebut terhenti akibat serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Tanggapan Ketua DPRD Jember Terkait Legislator Viral Main Game dan Merokok Saat RDP
Komisi D DPRD Jember Indi Naidha Minta Dinsos Atasi Kebocoran Data Bansos
Komisi D DPRD Jember Soroti Pergeseran Anggaran Dinas Kesehatan
Komisi D DPRD Jember Semprot Sekdin Kesehatan soal Perombakan Jabatan Kepala Puskesmas
Golkar Jember Targetkan Jatah Kursi Legislatif Naik di Pemilu 2029
Guru Honorer Diberhentikan Mengajar di Akhir 2026, Bang Pur: Harus Ada Fase Peralihan
Wamen Komdigi Sebut Festival Egrang di Jember Bisa Dorong Ekosistem Sosial dan Ekonomi Lokal
Pj Sekda Jember Beri Apresiasi atas Launchingnya Festival Egrang Tanoker Ledokombo

Baca Lainnya

Tuesday, 12 May 2026 - 14:00 WIB

Tanggapan Ketua DPRD Jember Terkait Legislator Viral Main Game dan Merokok Saat RDP

Tuesday, 12 May 2026 - 13:20 WIB

Komisi D DPRD Jember Indi Naidha Minta Dinsos Atasi Kebocoran Data Bansos

Monday, 11 May 2026 - 17:57 WIB

Komisi D DPRD Jember Semprot Sekdin Kesehatan soal Perombakan Jabatan Kepala Puskesmas

Saturday, 9 May 2026 - 22:20 WIB

Golkar Jember Targetkan Jatah Kursi Legislatif Naik di Pemilu 2029

Saturday, 9 May 2026 - 21:32 WIB

Guru Honorer Diberhentikan Mengajar di Akhir 2026, Bang Pur: Harus Ada Fase Peralihan

TERBARU