Jusuf Kalla Diminta Oleh Hamas Untuk Menjadi Mediator Kesepakatan Damai dengan Israel

Tuesday, 7 May 2024 - 16:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi gambar pertemuan delegasi Jusuf Kalla dengan Hamas (Sumber laman Kompas.tv)

Ilustrasi gambar pertemuan delegasi Jusuf Kalla dengan Hamas (Sumber laman Kompas.tv)

Frensia.id – Mantan Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) diminta oleh Hamas menjadi mediator untuk menjembatani kesepakatan damai dengan Israel.

Dalam pertemuan terbatas antara perwakilan Hamas di Kuala Lumpur Malaysia pada Minggu tanggal 05 Mai 2024, Hamas meninta Jusuf Kalla turut memediasi upaya mengakhiri konflik anatara Israel dan Palestina.

Permintaan pihak Hamas ini diungkapkan langsung oleh Hamid Awaludin salah satu anggota delegasi Jusuf Kalla yang juga terlibat dalam pertemuan tersebut.

Hamid Awaludin yang tak lain adalah Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menjelaskan, Hamas berharap bahwa Jusuf Kalla bisa memediasi kedua pihak yang terlibat konflik.

Baca Juga :  DPC GMNI Jember Adakan Audiensi Bersama DPRD Dukung Pengesahan RUU PPRT

Mediasi ini diharapkan bisa mengakhiri aksi kekerasan yang lahir dari serangan Israel ke jalur Gaza yang beberapa bulan belakangan ini terjadi.

Sebagai upaya dari pembicaraan damai Israel-Palestina, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan anggota delegasinya bertemu dengan delegasi Hamas di Kuala Lumpur.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Hamas dipimpin oleh pejabat Biro Politik dan Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas, Dr. Bassem Naim.

Pertemuan yang terjadi kurang lebih 3 jam ini bermula saat salah satu Pimpinan Hamas mengontak mantan Kemenkumham Hamid Awaludin untuk bisa bertemu dan berdiskusi dengan Jusuf Kalla.

Adapun salah satu fokus yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut adalah upaya pemberhentian kekerasan yang banyak mengorbankan masyarakat sipil secara masif.

Baca Juga :  BK Belum Terima Laporan Anggota DPRD Jember Main Game-Merokok Saat Rapat

Menurut anggota delegasi Jusuf kalla, Bassem Naim menjelaskan bahwa terjadi pembantaian terhadap warga Palestina dengan motif genosida yang dilakukan Israel.

“Dunia pun sudah mengutuk tindakan kejam Israel tersebut, kecuali Amerika Serikat. Namun seperti yang kita tahu, Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu kewalahan sendiri menghadapi rakyatnya yang memprotes tindakan pemerintah Israel,” ujar Hamid.

Menurut Hamid, Jufuf Kalla bersama timnya sebelumnya telah sempat melakukan upaya mediasi terhadap konflik Israel-Palestina pada Juli dan pertengahan Oktober 2023. Kendati demikian, upaya mediasi tersebut terhenti akibat serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Follow WhatsApp Channel frensia.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Baca Lainnya

Sasar Pemilih Milenial, PDIP Jember Rombak Pengurus-45% Diisi Pemuda
Pj Sekda Jember Bangga Alun-Alun Kembali Diguncang Karnaval SCTV 2026
Anggota DPRD Jember Main Game-Ngudut Saat Rapat Akhirnya Minta Maaf
Film “Pesta Babi” Menggema di Katedral Labuan Bajo, Dandhy Dwi Laksono: Tidak Ada Hubungannya Dengan Agama
Dandhy Dwi Laksono, Sutradara Film “Pesta Babi”, Kritik Keras UU ITE yang Berpotensi Menjeratnya
Kata Akademisi Soal Anggota DPRD Jember Main COC-Ngudut Saat Rapat
BK Belum Terima Laporan Anggota DPRD Jember Main Game-Merokok Saat Rapat
Kata Ketua Komisi D DPRD Jember Anggotanya Viral Main Game-Ngudut Saat Rapat

Baca Lainnya

Sunday, 24 May 2026 - 17:53 WIB

Sasar Pemilih Milenial, PDIP Jember Rombak Pengurus-45% Diisi Pemuda

Saturday, 16 May 2026 - 19:33 WIB

Pj Sekda Jember Bangga Alun-Alun Kembali Diguncang Karnaval SCTV 2026

Thursday, 14 May 2026 - 00:16 WIB

Anggota DPRD Jember Main Game-Ngudut Saat Rapat Akhirnya Minta Maaf

Wednesday, 13 May 2026 - 22:41 WIB

Film “Pesta Babi” Menggema di Katedral Labuan Bajo, Dandhy Dwi Laksono: Tidak Ada Hubungannya Dengan Agama

Wednesday, 13 May 2026 - 22:10 WIB

Dandhy Dwi Laksono, Sutradara Film “Pesta Babi”, Kritik Keras UU ITE yang Berpotensi Menjeratnya

TERBARU