Arifin Tasrif, Menteri ESDM memperkirakan surat ijin NU akan resmi di keluarkan pada tahun 2024 ini.
Frensia.id- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut surat ijin Nadlatul Ulama’ (NU) dalam mengelola tambang bisa keluar tahun ini. Ijinnya dipertimbangkan atas rekomendasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengkonfirmasi bahwa saat ini sedang berada pada tahapan administrasi.
“Ya lagi (surat izin NU) diurus, iya dalam proses administrasi ini,” ucapnya kepada awak media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu kemarin (19/6/2024).
Bahkan ia juga mengkonfirmasi bahwa diperkirakan izin akan resmi keluar tahun ini. Semua tahapan sedang dalam proses. Terkait izin kelola tambang NU, menjelaskannya berasal dari rekomendasi BKPM.
“Nanti ini rekomendasinya dari investasi”, ujarnya.
Sebagaimana diinformasikan sebelumnya dalam Frensia.id, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang baru bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Mereka memungkinkan mereka memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Salah satu implementasi konkret dari peraturan ini adalah rencana ambisius yang diungkapkan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Bahlil mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan konsesi tambang batu bara kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Konsesi demikian akan mencakup area yang luas dan strategis. Hal demikian juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan ormas keagamaan. Tidak hanya berfokus pada bidang sosial dan pendidikan, untuk selanjutnya juga akan mencakup sektor ekonomi dan industri.
Informasi demikian direspons oleh PBNU. Mereka mengaku siap untuk mengelola tambang bahkan menyatakan berterima kasih kepada Joko Widodo sebagai presiden. Tak pelak, respons tersebut menjadi obrolan hangat warganet.
Awalnya banyak warganet yang mempertanyakan sikap PBNU, yang tak sama sebagaimana sebelumnya. Kalangan artis hingga aktivis banyak bersikap kritis pada kebijakan tersebut.
Bahkan ada yang menuduh hal tersebut, ada hubungan dengan sikap PBNU dalam politik Pilpres kemarin. Namun hal tersebut, telah dibantah secara terbuka. PBNU melakukan konferensi bahwa konsesi tambang PBNU akan tetap didasarkan pada penjagaan lingkungan.
Bahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, secara tegas akan menolak tambang yang berdampak negatif pada masyarakat 6/6/2024.
