Frensia.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember, Ayyub Junaidi, merespons wacana Presiden Prabowo Subianto tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Wacana ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak HUT Partai Golkar di Sentul, Bogor, pada Kamis malam, 12 Desember 2024.
Presiden Prabowo mengusulkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai upaya efisiensi anggaran.
Menurutnya, biaya politik untuk pemilihan kepala daerah secara langsung terlalu besar dan dirasakan oleh seluruh partai politik.
Ayyub Junaidi menilai usulan ini memiliki sisi positif yakni bisa mengefisiensi anggaran yang dihabiskan untuk Pilkada.
“Apabila gubernur dipilih DPRD, maka akan menghemat anggaran. Pelaksanaan pilkada memang membutuhkan biaya besar,” ujar Ayyub dalam keterangan tertulis kepada Frensia.id pada Jumat, 13 Desember 2024.
Ia menjelaskan, sebagai perpanjangan pemerintah pusat, gubernur seharusnya tidak perlu dipilih secara langsung oleh masyarakat. “Gubernur itu kepanjangan dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Namun, Ayyub juga mengakui bahwa usulan tersebut menuai penolakan dari berbagai pihak.
Penolakan ini didasari kekhawatiran munculnya raja kecil di daerah hingga potensi praktik penyuapan.
Ia menjelaskan bahwa karena alasan itulah, sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan menjadi pemilihan langsung oleh masyarakat.
“Sekarang kita melihat hasilnya, partisipasi pemilih di Jember yang menggunakan hak pilih di bawah 60 persen,” ungkap Ayyub pada (13/12/2024).
Menurutnya, rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh kejenuhan masyarakat atau kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Data menunjukkan, biaya Pilkada Jember mencapai Rp103 miliar untuk KPU, sementara Bawaslu Jember mendapatkan anggaran sebesar Rp38 miliar.
“Dengan anggaran sebesar itu, efektivitasnya perlu dievaluasi. Akademisi, politisi, dan pihak-pihak lain harus mencari sistem yang paling cocok,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga membandingkan sistem pemilihan Indonesia dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang dinilai lebih efisien.
Presiden menilai anggaran pemilu yang besar bisa dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan hilirisasi industri.
Ayyub berharap wacana ini menjadi bahan diskusi yang melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan sistem pemilihan kepala daerah yang lebih baik, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas.
