Frensia.id- Peran oligarki dalam politik Indonesia menjadi perdebatan hangat, terutama terkait bagaimana mereka menggunakan media arus utama untuk mengontrol hasil pemilu.
Pada pemilihan presiden sebelumnya, pengaruh oligarki semakin tampak jelas ketika mereka memanfaatkan media untuk membentuk opini publik dan mendukung kandidat tertentu. Namun semua kalah dan ternyata nyatu dengan Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini sebagaimana ditulis oleh Ross Tapsell. Risetnya telah terbit 2015 lalu.
Figur-figur kuat seperti Aburizal Bakrie, pemilik TVOne, dan Surya Paloh, pemilik MetroTV, menggunakan kekuasaan mereka untuk mengontrol narasi politik yang disampaikan ke masyarakat, mendukung agenda dan kepentingan mereka.
Salah satu contoh nyata adalah bagaimana media menciptakan fenomena Joko Widodo (Jokowi). Saat menjadi gubernur Jakarta, Jokowi sering muncul dalam pemberitaan berkat kegiatan blusukan-nya, yaitu kunjungan langsung ke masyarakat.
Media milik Bakrie dan Paloh memainkan peran penting dalam meningkatkan citranya sebagai pemimpin yang merakyat dan dekat dengan rakyat biasa. Liputan yang berulang-ulang ini mengangkat Jokowi menjadi sosok yang dikenal di seluruh negeri, memperkuat persepsinya sebagai “orang luar” dari lingkaran elite politik tradisional.
Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa kebangkitan politik Jokowi juga didukung oleh jaringan oligarki yang ada. Mereka yang mendukung teori oligarki menyatakan bahwa Jokowi hanya dapat maju dalam pemilihan gubernur Jakarta berkat dukungan tokoh-tokoh besar seperti Megawati Sukarnoputri dan Prabowo Subianto.
Selain itu, aliansi Jokowi dengan oligarki lama seperti Jusuf Kalla, Surya Paloh, dan James Riady memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh oligarki dalam politik Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Jokowi benar-benar melawan oligarki atau justru menjadi bagian dari sistem oligarki yang baru.
Selama pemilu 2014, kendali media oleh oligarki semakin nyata. Media yang dimiliki oleh mereka secara jelas memihak pada kandidat tertentu dan mengendalikan pemberitaan selama masa kampanye.
Hal ini memunculkan pertanyaan lebih dalam mengenai apakah pemilu benar-benar mencerminkan demokrasi atau sekadar arena perebutan kekuasaan antar oligarki.
Kendati Jokowi dipandang sebagai figur populis, kemenangan politiknya, bagi sebagian kalangan, hanyalah bukti bahwa wajah baru dalam politik Indonesia masih bergantung pada kekuatan oligarki lama.
Di sisi lain, meskipun media arus utama didominasi oleh oligarki, warga negara berhasil melawan pengaruh oligarki melalui platform media baru. Media sosial menjadi alat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus politik dan menciptakan narasi alternatif. Platform seperti Twitter dan Facebook memungkinkan masyarakat menyuarakan pandangan mereka secara langsung tanpa harus bergantung pada media yang dikuasai oleh oligarki.
Kesuksesan Jokowi menunjukkan interaksi kompleks antara kekuatan oligarki dan kekuatan demokrasi baru di Indonesia.
Meskipun oligarki masih memegang kendali signifikan, munculnya media digital memberikan ruang bagi rakyat untuk melawan pengaruh tersebut. Namun, Jokowi tidak melawan oligarki namun bersatu dengan mereka.
