Surabaya, Frensia.id – BEM PTMAI Zona V Jawa Timur–Bali mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, untuk menyampaikan aspirasi serta kritik terhadap isu tambang hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Selasa (8/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa ditemui oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur (Sekwan), Moh. Ali Kuncoro.
Dia berkomitmen akan memfasilitasi mahasiswa agar dapat bertemu dengan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, untuk menyampaikan aspirasi, pada Kamis (10/9/2026).
“Jika saya sebagai Sekretaris Dewan tidak menemui mahasiswa dengan komisi yang diinginkan, maka saya siap mengundurkan diri dari Sekwan Provinsi Jawa Timur,” kata dia.
Mahasiswa akan Kembali dengan Massa Lebih Besar Jika Wanprestasi
Koordinator Lapangan aksi, Irfan Amiluddin, yang juga merupakan Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Jember, menyampaikan bahwa mahasiswa akan mengawal komitmen yang disampaikan Sekwan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait pertemuan dengan anggota dewan.
“Jika dari Sekwan melakukan wanprestasi kepada mahasiswa, maka kami akan kembali menggeruduk DPRD Provinsi Jawa Timur dengan massa yang lebih besar dan bergabung bersama elemen buruh,” tuturnya.
Menurutnya, kehadiran mahasiswa bukan sekadar melakukan aksi demonstrasi, melainkan untuk memastikan ruang partisipasi publik terbuka secara luas.
Kawal Isu Pertambangan dan Evaluasi Program KDMP serta MBG
Presidium Nasional Zona V, Bagus Arif, menegaskan bahwa BEM PTMAI Zona V Jawa Timur–Bali akan mengawal sejumlah persoalan strategis di Jawa Timur, termasuk aktivitas pertambangan dan program pemerintah.
“Kami akan berkomitmen untuk mengawal isu mengenai pertambangan di wilayah Jawa Timur, baik dari Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, Probolinggo, hingga Tuban,” kata dia.
Aksi demo tersebut, juga memprotes terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Kami juga akan membawa isu terkait MBG dan KDMP untuk mendesak bagaimana pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja program kerja tersebut,” tuturnya.
BEM PTMAI Zona V menilai bahwa setiap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara, harus berjalan secara transparan dan tepat sasaran bagi penerima manfaat.
Komitmen Dikawal
Mahasiswa berharap DPRD Provinsi Jawa Timur tidak hanya sebagai tempat aspirasi, tetapi juga mampu menjalankan fungsi perwakilan rakyat.
BEM PTMAI Zona V Jawa Timur–Bali memastikan pengawalan aspirasi tersebut, tidak berhenti di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, tetapi berlanjut hingga menjadi kebijakan nyata.***
