Frensia.id- Indonesia disebut-sebut telah oleh media Israel sering melakukan hubungan diam-diam dengan negara Yahudi tersebut. Walaupun Indonesia disebut anti zemith, namun soal pengembangan ekonomi, tentu masih butuh pada Israel.
Dilansir Frensia.id dalam Time of Israel, Seorang pejabat Israel menyatakan bahwa Indonesia mungkin akan menormalisasi hubungannya dengan Israel sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi keanggotaan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dalam Organization for Economic Cooperation and Development (ORCD).
Pejabat tersebut, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi laporan dalam Yedioth Ahronoth Israel yang mengungkapkan pembicaraan rahasia yang telah berlangsung berbulan-bulan antara Yerusalem, Jakarta, dan Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD.
Langkah normalisasi ini dianggap sebagai perubahan yang signifikan bagi Indonesia, terutama dalam konteks meningkatnya sentimen anti-Israel di dunia Muslim akibat peristiwa di Jalur Gaza.
Selain itu, disebut dalam media yang sama bahwa Awalnya, Mathias Cormann memperoleh janji dari Indonesia untuk mengubah sikap kritisnya terhadap Israel.
Namun, Menteri Luar Negeri Israel, Katz, menolak keras untuk mencabut penolakan dari Yerusalem. Ia menyatakan bahwa normalisasi akan menjadi prasyarat. Hal demikian dilaporkan oleh Yedioth.
Akhirnya, setelah berunding selama beberapa minggu, Cormann mengirim surat kepada Katz. Pada surat tersebut, ia mengungkapkan bahwa telah berhasil menjadi perantara sebuah kesepakatan di mana Indonesia setuju untuk tidak bergabung dengan OECD sampai hubungan mereka dengan Israel kembali normal.
Surat kabar tersebut melaporkan bahwa Indonesia menyetujui isi surat tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Yedioth.
Bahkan seorang juru bicara OECD mengonfirmasi bahwa Dewan OECD bisa gagal memasukkan Indonsia dalam “a multi-year accession roadmap”. Pasalnya, ada persyaratan bahwa para kandidat harus “menunjukkan kesamaan pikiran dalam pernyataan dan tindakan mereka dalam hubungannya dengan Organisasi dan Anggotanya.”
Menanggapi berita ini, media di Indonsia ramai berita normalisasi ekonomi. Padahal jelas, dalam berita yang beredar di Israel, normalisasi tersebut ditolak oleh pemerintah negara yang sedang menjadi tersangka dalam pembantaian di Jalur Gaza.
Walaupun media ini menulis bahwa selama pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo, Indonesia telah mengizinkan kontak tingkat rendah dan diam-diam dengan Israel. Namun, Indonesia masih dinyatakan secara umum menghindari hubungan terbuka dengan negara Israel.
Hal ini dikonfirmasi oleh pemerintah sendiri. Sebagaimana dilansir dari Detiknews, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah memberikan respons terhadap isu mengenai Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomasi dengan Israel untuk menjadi anggota (OECD).
Kemlu menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina.
“Terkait isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini. Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina,” tegas Jubir Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan, Kamis kemarin (11/4/2024).
