Frensia.Id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menanggung utang besar dari program kesehatan (J-Keren) yang berjalan sejak 2022-2024 di masa pemerintahan sebelumnya. Total utang Pemkab Jember mencapai Rp 214 miliar kepada tiga rumah sakit daerah (RSD dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat).
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengakui utang warisan ini kini menjadi tanggung jawab pemerintahannya. Pihaknya juga berjanji untuk segera mencari solusi dari permasalahan ini.
“Memang Pemkab Jember masih punya hutang di tiga rumah sakit sebesar Rp 214 miliar. Hutang ini dari pemerintah sebelumnya,” katanya, Selasa (21/10/2025).
“Karena sekarang kami yang menjadi Bupati, maka tanggung jawab membayar hutang ada pada kami,” tambahnya.
Selanjutnya kata dia, untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya mengaku sudah memanggil direktur tiga rumah sakit dan Kepala Dinas Kesehatan. Tujuannya, mencari jalan keluar agar utang bisa dibayar tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Kapan hari kami sudah mengumpulkan para direktur rumah sakit dan Dinkes untuk mencari solusi-solusi. Mudah-mudahan tahun depan bisa terselesaikan,” ungkapnya.
Namun, kata dia, pembayaran utang tersebut belum bisa masuk dalam APBD 2025. Sebab, pihak rumah sakit belum menyusun Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) sebagai dasar penganggaran.
“Kami belum menganggarkan pembayaran hutang karena masih belum ada perencanaan RPA-nya di rumah sakit,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu memberi peringatan keras kepada seluruh jajarannya. Dia menegaskan, program daerah harus realistis dan memiliki perhitungan anggaran yang matang.
“Kami sudah sampaikan ke rumah sakit dan Dinkes agar kalau membuat program jangan sampai meninggalkan hutang. Kalau pun harus hutang, jangan sampai menyusahkan pemerintah berikutnya,” tegasnya.
Gus Fawait dalam hal ini memilih tak menyalahkan pihak manapun. Pihaknya hanya menekankan pentingnya perubahan tata kelola anggaran.
“Pemerintah tidak boleh asal membuat program populis tanpa perhitungan. Semua harus berkelanjutan dan realistis, karena pada akhirnya yang menanggung adalah rakyat juga,” tandasnya.
