Frensia.id – Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, menyoroti terkait adanya pergeseran anggaran pada Dinas Kesehatan (Dinkes), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB).
“Anggaran dinas ini kenapa ketika sudah kita setujui bersama, kok ada pergeseran-pergeseran. Landasan ataupun dasar hukumnya yang dipakai apa,” kata Wahyu, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banmus DPRD Jember, pada Senin (11/5/2026).
Wahyu menanyakan alasan terkait naik turunnya anggaran, sehingga membuat jumlahnya tidak ada kepastian.
“Melihat bahwa program ini nantinya akan berhasil atau tidaknya kan juga salah satu variabel ataupun faktornya ini dari anggaran,” kata dia.
Lebih lanjut, Wahyu mencontohkan anggaran yang terdapat pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita apabila ikut tergeser.
“Bagaimana kita bisa mengharapkan untuk menekan angka stunting, AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi),” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ni Ketut Ardiani, menjelaskan terkait alasan bergesernya anggaran yang terdapat pada Dinas Kesehatan Jember.
“Jadi sumber anggaran di Dinas Kesehatan terdiri dari ada DAU (Dana Alokasi Umum), ada di DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), ada DAK (Dana Alokasi Khusus), fisik non-fisik, kemudian ada pajak rokok dan barang-barang lain yang sah,” kata dia.
Lebih lanjut, kata dia, pihaknya di awal mendapat alokasi Pagu Anggaran DBHCHT itu sebanyak Rp 85, 084 miliar.
“Kemudian setelah turun Pagu yang sebenarnya dari DBHCHT, ternyata kita hanya teralokasi sebesar Rp 45,7 miliar, sehingga turun sebesar Rp 39,1 miliar,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan dari alokasi jenis anggaran dari DBHCHT ini, yang menyebabkan perubahan di beberapa program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di RAK Dinas Kesehatan.
“Sebenarnya di awal kami berpikir akan sama mendapatkannya di DBHCHT di awal Rp 85 (miliar), kemudian akan dapat Rp 85 (miliar) lagi. Ternyata kita hanya mendapatkan Rp 45 miliar, sehingga ada pengurangan sekitar Rp 39,1 miliar,” tegasnya.
