Frensia.id- Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI-P, menceritakan bahwa Joko Widodo pernah berkeinganan mengambil alih posisi Ketua Umum PDI-P yang dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Pernyata ini cukup membuka tabir sosok Presiden RI saat ini.
Ungkapan Hasto disampaikan dalam sebuah diskusi bedah buku yang membahas tentang “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (2/4/2024). Acara ini dihadiri sejumlah pakar dan tokoh nasional.
Beberapa tokoh yang hadir misalnya, ada Sudirman Said (Co-captain Tim Nasional Anies-Muhaimin), Dr. Sarah Siregar (peneliti BRIN), Syafieq Alielha (Ketua PBNU), Asvi Warman Adam (peneliti utama BRIN), dan Usman Hamid (pengajar dan UPN Veteran Jakarta dan Direktur Amnesty Internasional Indonesia). Semua tokoh yang hadir membahas tentang pemilu tahun 1971.
Hal yang cukup menarik, adalah pendapat Hasto dalam acara tersebut. Ia menyampaikan bahwa upaya Jokowi dalam mengambil alih PDIP telah dilakukan jauh sebelum Pemilu 2024 berlangsung. Tepatnya sekitar lima sampai enam bulan sebelum pemilu.
“Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full“, ujar dalam acara tersebut.
Jadi ada seorang menteri yang memiliki pengaruh besar yang ditugaskan untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketua umum PDI-P. Presiden Jokowi menginstruksikan menteri tersebut.
Kemudian, diceritakan utusan Jokowi itu bertemu dengan Ryaas Rasyid untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDI-P diserahkan kepada Jokowi. Hal demikian disebutnya sebagai bagian dari strategi politik PDIP untuk masa mendatang.
Terkait dengan siapa menteri yang diutus? Hasto menyatakan bahwa di dalam kabinet Jokowi terdapat menteri yang memiliki kekuatan politik besar, bahkan ada yang disebut sebagai menteri superpower full. Mentri hebat ini yang diberi tugas untuk mengurus pengambilalihan kepemimpinan PDIP adalah menteri dengan kekuatan politik yang besar.
Untungnya, masih menurut Hasto, upaya-upaya ini tidak hanya berdampak pada PDI-P. Namun hal demikian yang perlu diwaspadai oleh semua pihak karena juga terkait dengan cara dan taktik cerdik Jokowi dalam mempertahankan kekuasaannya.
Cara tersebut membuat Hasto teringat pada taktik Soeharto dulu. Baginya, strategi Jokowi itu merupakan saripati kecurangan pemilu 1971 dahulu.
“Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama“, tambahnya.
Jadi, Hasto menyamakannya taktik Jokowi sama dengan strategi Presiden Kedua RI, Soeharto, yang juga dianggap sama memiliki hasrat untuk terus berkuasa. Menurutnya, polanya sama dengan apa yang terjadi pada tahun 2024.
