Frensia.id- Saat rakyat menggunakan hak pilihnya, ada jutaan harapan yang dititipkan. Harapan calon yang dipilih akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan, kemakmuran, dan keamanan masyarakat. Namun, apa jadinya jika seseorang yang dipilih melakukan korupsi, merampas hak rakyat, atau bahkan mengambil keputusan yang memberi kesengsaraan? Pertanyaannya adalah: dosa mereka menjadi dosa pemilih juga?
Dalam agama, kuncinya terletak pada niat masing-masing pemilih. Pemilihan pemimpin yang dilakukan dengan niat yang tulus dan berdasarkan pertimbangan yang matang merupakan bagian kewajiban warga negara. Rakyat memilih mereka bukan karena uang atau iming-iming bualan janji, namun karena rakyat percaya mereka adalah pilihan terbaik. Kemudian, jika rakyat sudah memasang niat yang benar, apakah sudah cukup terbebas dari dosa saat pemimpin berkhianat?
Persoalannya, memilih pemimpin bukan sekedar soal niat. Pilkada atau pemilihan apapun bentuknya, juga tentang tanggung jawab. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat membawa mandat besar dari, dan kejahatan yang mereka lakukan tidak lepas dari legitimasi mereka. Ibarat kata, rakyat memberi sebelah pisau bagi pemimpin untuk memotong yang baik, namun sebaliknya digunakan membunuh. Apakah tangan yang memberi juga bertanggung jawab atas pisau yang menebas itu?
Dalam atmosfer demokrasi yang sehat, hak memilih harusnya berjalan bersama dengan kewajiban mengawasi. Rakyat sebagai pemilih, ia adalah penentu, punya peran sebagai kontrol sosial, mengingatkan dan mengkritik pemimpin, jika dirasa melenceng. Suara rakyat tidak berhenti pada hari pencoblosan, seperti yang kerap terjadi di tanah air ini. Pasca memenuhi hajat politiknya, pemimpin dibiarkan tanpa kontrol serius, seolah seperti tukang stempel yang tidak mau tau setelahnya.
Disini dosa kolektif pemilih, membiarkan begitu saja pemimpin yang menyeleweng. Ali bin Abi Thalib mendiang pernah mengingatkan hal ini. Suburnya kezaliman bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Pengingat bagi rakyat, bahwa dosa kolektif bisa saja muncul ketika membiarkan penguasa zalim bertindak tanpa perlawanan. Kejahatan pemimpin, tanpa kritik dan peringatan, menjadi bagian dari tanggung jawab pemilih.
Seperti yang dikutip dari NU Online, dalam sebuah artikel disebutkan bahwa memilih pemimpin yang buruk berarti memberi legitimasi pada kejahatan yang mereka lakukan. Sehingga dosa pemimpin yang zalim bisa menjadi dosa kolektif bagi mereka yang tidak berusaha memilih pemimpin yang memenuhi kriteria keadilan dan kebaikan.
Namun demkina, tanggajawan pemilih tak dapat dihindarkan dari konteks sistem politik. Dalam sistem yang korup, bahkan pemimpin yang baik tak jarang terseret arus kejahatan. Apakah ini menjadi dosa pemilih. ? ataukah ini dosa sistemik yang membuat pemimpin sulit menghindarinya? Pada konteks ini, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemilih, sebab pilihan rakyat sering kali dibatasi oleh situasi sistemik yang tidak ideal.
Memilih merupakan tindakan politik sekaligus tindakan moral moral. Pemimpin pilihan rakyat adalah cerminan dari rakyat itu sendiri. Jika pemimpin berbuat salah, menyalahgunakan jabatan, membuat keputusan tidak adil, rakyat patut bertanya, apa yang salah dalam cara memilih pemimpin, atau rakyat larut mendiamkan demikian? Sebab, dosa mereka bisa saja bukan karena akibat dari kehendak merek sendiri, tidak pula sistem yang kacau, tetapi juga dari kelalaian rakyat sebagai pemilih.
Hari ini, rakyat sudah memilih, siapapun yang terpilih, rakyat masih punya tanggung jawab untuk terus mengawasi, mengontrol dan mengkritik mereka. Rakyatlah yang paling pantas menagih janji pemimpin terpilih. Jangan sampai dosa mereka mengalir kepada rakyat, karena mendiamkan kejahatan mereka.
