Frensia.Id- Ribuan tenaga kerja honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam dirumahkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember berencana akan lakukan outsourcing.
Kepala BKPSDM Jember, Suko Winarno menjelaskan bahwa pihaknya masih belum mengetahui secara detail mengenai outsourcing. Pasalnya, dalam penerapannya nanti, tidak mengacu kepada Undang-Undang Kepegawaian, tapi ketenagakerjaan.
“Ada poin-poin tertentu, sehingga bagaimana gajinya, starternya, dan sebagainya. Selama ini tenaga non-ASN mendapatkan gaji sesuai dengan Peraturan Daerah, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” katanya, Selasa (04/2/2025).
Lebih lanjut kata Suko, pemberlakuan outsourcing tidak dapat di generalisasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Maka upaya untuk mengatasi tenaga kerja non-ASN di masing-masing OPD di Jember tentu tidak sama.
“Kebutuhan sumber daya manusia seperti itu tidak sama dan tergantung ketersediaan anggaran dari masing-masing OPD,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono menyebut bahwa ia telah memetakan tenaga kerja yang akan dirumahkan. Mereka yang memenuhi kriteria akan dilakukan outsourcing.
“Outsourcing itu nanti dari pihak ketiga atau pihak perorangan. Outsourcing bukan solusi terbaik, melainkan memang sudah tidak ada jalan lagi,” terangnya.
Menurutnya, sekitar dua ribu tenaga kerja non-ASN di Jember masih harus menunggu pengumuman pada tanggal 13 Februari 2025 mendatang. Baru akan diketahui keberlanjutannya, mereka akan ketahap outsourcing atau dirumahkan.
“Setelah pengumuman tanggal 14 mendatang, akan diketahui mereka akan ke tahap outsourcing atau dirumahkan,” tandasnya.
Keberlangsungan tenaga non-ASN itu akan mengacu pada kebutuhan masing-masing OPD dan ketersediaan anggaran. Setelah pengumuman pada tanggal 13 mendatang, para OPD bersama BKPSDM akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.
