Frensia.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjadi sorotan usai menanggapi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) Vietnam yang lebih rendah dari Indonesia.
Pernyataannya memicu kritik tajam dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Vietnam baru-baru ini memutuskan memperpanjang penurunan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia justru merencanakan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini memicu perbandingan di kalangan publik, termasuk komentar Susi melalui akun pribadinya di media sosial X.
Airlangga menilai bahwa perbedaan kebijakan antara negara tidak serta-merta memengaruhi daya saing Indonesia. “Kan beda negara, beda kebijakan,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/12/2024), sebagaimana dilansir Kompas.
Namun, Susi tidak sepakat dengan pandangan tersebut. Ia menyampaikan kritiknya langsung kepada Presiden Prabowo melalui unggahan di media sosial, Kamis (14/12/2024).
“Pak Presiden @prabowo, kalau kita mau kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain, terutama negara tetangga kita, kita harus menyamakan beban masyarakat kita sama dengan mereka,” tulisnya.
Menurut Susi, kebijakan tarif PPN yang lebih tinggi akan membebani masyarakat Indonesia dan membuat mereka kesulitan bersaing.
Ia juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan Airlangga.
“Saya pikir Pak @airlangga_hrt tidak betul dalam hal ini,” tambahnya.
Kritik ini menuai respons beragam di media sosial. Banyak warganet mendukung pandangan Susi yang dianggap lebih memihak kepada masyarakat.
Di sisi lain, beberapa pihak menilai kebijakan pemerintah memiliki pertimbangan lebih luas, seperti menjaga stabilitas fiskal.
Dengan semakin dekatnya penerapan kenaikan PPN di Indonesia, perdebatan mengenai kebijakan ini diperkirakan akan terus bergulir.
Apakah pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kritik Susi? Kita tunggu saja.
