Frensia.id – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan dengan disetujuinya rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 oleh DPRD Jember, berharap bisa menurunkan angka kemiskinan.
“Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih konkret untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember,” kata dia, setelah menghadiri Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 di DPRD Jember, pada Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
Lebih lanjut, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu, mengatakan bahwa Jember saat ini merupakan salah satu kabupaten yang telah melakukan inovasi program di sejumlah sektor.
Gus Fawait, mencontohkan dengan adanya program beasiswa cinta bergema, telah membiayai kuliah mahasiswa hingga lulus, dengan nilai total bantuan mencapai ratusan miliar dari tahun 2025.
Kata dia, beasiswa tersebut saat ini juga berlanjut pada angkatan berikutnya di tahun 2026.
“Mohon maaf di daerah lain paling ngasih beasiswa cuman 100, 200, 300 orang. Di kita kalau di jumlah tahun 2025 dan 2026, ada 12.000 penerima beasiswa yang diberikan sampai lulus. Nah, bukan cuma beasiswa S1, tetapi juga perbaikan infrastruktur pendidikan yang sangat masif di Jember,” tuturnya.
Gus Fawait berkata dalam perbaikan infrastruktur tersebut, sudah ada 124 sekolah di tahun 2025 dan kurang lebih 200 sekolah di tahun 2026, yang akan diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
Selain itu, inovasi progam yang telah direalisasikan oleh Pemkab Jember yaitu di sektor kesehatan.
“Kita sudah sangat maju ya dibanding beberapa tahun yang lalu. Kita pastikan ada UHC, kemudian Homecare yang hari ini sedang apa mulai berjalan dan insyaallah akan semakin masif ke depan,” ujarnya.
Gus Fawait juga menyampaikan bahwa inovasi program yang saat ini telah berjalan yaitu di sektor pelayanan Administrasi Penduduk (Adminduk), seperti perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang cukup diurus di Kantor Kecamatan masing-masing.
Dia menegaskan bahwa Pemkab Jember telah berkomitmen bersama DPRD Jember dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat diawali dari perbaikan pelayanan dasar masyarakat.
“Kita ini kan sudah 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka itu dimaknai keadilan dan keadilan itu dimaknai kemudahan akses, tidak cuma di kota tapi juga yang ada di desa,” tegasnya. (***)
